JAKARTA, infoDKJ.com | Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kelanjutan program bantuan beras 10 kilogram pada tahun 2025. Namun, jumlah penerima manfaatnya akan berkurang dari 22 juta menjadi 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, saat penyerahan bantuan beras 10 kg di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
"Dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, beliau telah menyetujui program bantuan beras 10 kg dilanjutkan pada Januari dan Februari 2025," ujar Arief, dikutip dari Antara.
Alasan Penurunan Jumlah Penerima
Arief menjelaskan bahwa penurunan jumlah penerima didasarkan pada beberapa faktor, termasuk penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang, turun 680 ribu orang dibandingkan Maret 2023, dan turun 1,14 juta orang dibandingkan September 2022.
Selain itu, penyaluran bantuan beras pada 2025 akan difokuskan pada rumah tangga desil 1 dan 2, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, ditambah lansia tunggal serta perempuan kepala keluarga miskin. Data ini diambil dari program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang mencakup sekitar 14 juta orang.
"Refocusing dilakukan agar bantuan lebih tepat sasaran, sehingga diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan," kata Arief.
Kelanjutan Program Lainnya
Arief juga menyebutkan bahwa pada 2025 akan ada program lain yang menyasar masyarakat luas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah mengalokasikan anggaran bantuan pangan dalam APBN 2025.
"Kami berterima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan yang tetap mendukung program ini meskipun pengelolaan fiskal saat ini cukup ketat," ujarnya.
Arief berharap program bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Adapun penyaluran tahap ketiga bantuan beras untuk Desember 2024 masih berlangsung di beberapa wilayah dan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun. (Dn)
