Jakarta, infoDKJ.com | Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyederhanakan regulasi impor, terutama terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam pernyataannya yang disampaikan saat menghadiri Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Prabowo secara lugas meminta agar sistem kuota impor dihapuskan.
"Saya kasih perintah, hilangkan kebijakan kuota-kuota impor, utamanya untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas," ujar Presiden di hadapan para pelaku usaha dan tokoh ekonomi nasional.
Menurutnya, proses impor selama ini kerap dihambat birokrasi yang berbelit dan mekanisme penunjukan importir yang tidak terbuka. Prabowo menekankan perlunya transparansi dan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha untuk turut serta dalam pengadaan barang kebutuhan pokok.
"Jangan ada lagi praktik hanya perusahaan tertentu yang boleh impor. Semua harus diberi kesempatan yang sama. Mau impor daging? Silakan. Mau impor bahan pokok lainnya? Buka saja. Rakyat kita juga sudah pintar kok," tambahnya.
Langkah ini, kata Prabowo, merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis. Ia mengingatkan bahwa pelaku usaha memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja.
"Pengusaha itu pencipta lapangan kerja. Silakan cari untung, itu wajar, tapi juga harus bayar pajak yang benar. Tugas kita di pemerintah adalah merampingkan aturan dan memberikan kemudahan," tegasnya.
Presiden dua kali menekankan bahwa kebijakan kuota tak lagi relevan di tengah dinamika global saat ini. Dengan membebaskan akses impor, ia berharap harga kebutuhan pokok lebih stabil dan dunia usaha semakin bergairah.
Seruan Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan ke depan akan berfokus pada efisiensi, keterbukaan, dan keberpihakan pada pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
(Dani)
