Jakarta Pusat, InfoDKJ.com | Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta, H. Husny Mubarok Amir, menyoroti kemacetan ekstrem yang berulang kali terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terakhir, kemacetan berlangsung selama empat hari berturut-turut pada Rabu hingga Sabtu (16–19 April 2025), yang disebut disebabkan oleh kelalaian PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
Menurut Husny, kemacetan berkepanjangan tersebut telah merugikan banyak warga Jakarta.
“Macet panjang sudah beberapa kali terjadi dan sangat merugikan masyarakat. Banyak warga yang terkendala aktivitasnya akibat kemacetan itu,” ungkapnya kepada NU Online Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Husny menilai kemacetan bisa dicegah jika jadwal keluar-masuk truk serta aktivitas bongkar muat kontainer diatur dengan baik dan tertib.
“Kalau pengaturannya rapi, mestinya kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Husny mengingatkan bahwa Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia menilai Kementerian BUMN harus bertanggung jawab atas insiden ini.
“Kementerian BUMN harus bertanggung jawab penuh atas kejadian ini, termasuk mengevaluasi jajaran direksi dan komisaris Pelindo,” tegasnya.
Husny juga mendorong adanya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Salah satu bentuk sinergi yang bisa ditempuh adalah penyertaan saham Pemprov Jakarta di Pelindo atau pembentukan kerja sama strategis berupa joint venture.
“Ada contohnya, seperti di PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau KBN, di mana Pemprov DKI Jakarta memiliki 26,8516 persen saham. Atau di PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), yang juga merupakan BUMD dengan saham pemerintah pusat di dalamnya,” jelas Husny.
Bila skema kepemilikan saham langsung di Pelindo sulit direalisasikan karena struktur BUMN yang tertutup, Husny mengusulkan pembentukan entitas baru, seperti Port of Jakarta, sebagai bentuk kemitraan strategis antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI.
“Pelabuhan ini bisa dikelola oleh BUMD atau melalui skema kemitraan lainnya. Apalagi bibir pantai di Pelindo 2 adalah aset milik Pemda DKI Jakarta. Bisa dibayangkan berapa banyak kapal yang berlabuh dan membayar setiap harinya,” terangnya.
Di sisi lain, Husny mengapresiasi sikap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menyampaikan permintaan maaf kepada warga atas kemacetan tersebut, meskipun kejadian itu bukan tanggung jawab langsungnya.
“Permintaan maaf dari Gubernur DKI Jakarta adalah bentuk sikap ksatria. Ini menunjukkan empati pemimpin terhadap warganya yang mengalami kesulitan,” pungkas Husny.
(Emy)
