Jakarta, infoDKJ.com | Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan rapat harmonisasi lanjutan dalam rangka finalisasi penyusunan Pohon Kinerja Polri Terintegrasi, Senin (1/12/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda strategis Polri untuk membangun sistem manajemen kinerja yang seragam, terukur, dan terintegrasi dari tingkat Mabes hingga satuan kewilayahan.
Rapat dipimpin oleh Kombes Pol Kus Sri Wahyuni, S.I.K., M.Si., selaku penggagas utama reformasi instrumen kinerja Polri, serta dihadiri dan didampingi oleh:
- Brigjen Pol Emil Ak. Ginting, S.IP., M.H.
- Kombes Pol Tony Binsar, S.H., I.K., M.Si.
Kegiatan harmonisasi ini merupakan kelanjutan dari serangkaian penyusunan regulasi dan perangkat kinerja yang tengah dikembangkan untuk memastikan tata kelola kinerja Polri berjalan dengan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan keselarasan indikator antar level organisasi.
Pernyataan Para Pejabat
1. Kombes Pol Kus Sri Wahyuni
Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa penyusunan Pohon Kinerja Polri merupakan upaya strategis untuk memastikan setiap satuan kerja bergerak dalam arah yang sama.
“Harmonisasi ini penting untuk memastikan indikator, mekanisme pelaporan, serta arah kebijakan kinerja benar-benar terintegrasi. Kita ingin setiap level organisasi memiliki pemahaman yang sama mengenai target dan output yang harus dicapai.”
2. Brigjen Pol Emil Ak. Ginting
Beliau menekankan pentingnya harmonisasi dari perspektif legal, teknis, dan operasional agar dokumen kinerja yang disusun dapat diimplementasikan secara seragam di seluruh jajaran Polri.
“Regulasi yang kuat harus dibangun di atas konsistensi dan kejelasan indikator. Harmonisasi ini menjadi ruang untuk menyempurnakan aspek substansi agar mudah diterapkan oleh seluruh fungsi.”
3. Kombes Pol Tony Binsar
Dalam arahannya, beliau menggarisbawahi bahwa keselarasan indikator merupakan fondasi utama dari manajemen kinerja yang objektif.
“Jika indikator sudah selaras dan konsisten, maka proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi akan berjalan lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.”
4. Kombes Pol Elya Susanti
Sebagai pejabat yang terlibat dalam proses brainstorming konseptual, beliau menekankan pentingnya kolaborasi intelektual dalam penyusunan struktur indikator.
“Penyusunan Pohon Kinerja bukan hanya pekerjaan teknis, tetapi juga penyelarasan pemikiran. Setiap indikator harus relevan, logis, dan memiliki keterkaitan fungsional dengan tujuan akhir organisasi.”
Peserta yang Hadir
Rapat dihadiri oleh unsur pejabat struktural, pejabat fungsional, analis kebijakan, pengembang dashboard, serta tim perancang regulasi di lingkungan Divisi Hukum Polri, antara lain:
- Brigjen Pol Emil Ak. Ginting, S.IP., M.H.
- Kombes Pol Tony Binsar, S.H., I.K., M.Si.
- Kombes Pol Agus Hermawan, S.I.K.
- Kombes Pol Nina Febrilinda, S.H.
- Kombes Pol Elya Susanti, S.I.K., M.Si.
- Kombes Pol Feri Jaya Satriansyah, S.H.
- AKBP Yoga Priya Hutama, S.I.K., M.Si.
- Wiwit Indarto — Pengembang Dashboard Pohon Kinerja Polri
- Septia Zul Putra — Analis Kebijakan
- Para perancang peraturan dan staf Divkum Polri
Kehadiran unsur lintas fungsi ini menunjukkan bahwa penyusunan Pohon Kinerja Polri merupakan agenda strategis berskala nasional yang melibatkan koordinasi multipihak.
Pembentukan Tim Kecil
Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati pembentukan tim kecil yang akan fokus pada:
- penyelarasan substansi indikator,
- verifikasi konsistensi antar level sasaran,
- penyempurnaan manual dan regulasi,
- finalisasi integrasi dengan dashboard digital Pohon Kinerja Polri.
Tim kecil ini akan bekerja intensif dalam beberapa pekan ke depan untuk menyiapkan dokumen lengkap yang siap diajukan ke tahap finalisasi dan pengesahan.
Penegasan Arah Reformasi Kinerja Polri
Rapat harmonisasi ini menjadi langkah penting dalam perjalanan Polri menuju tata kelola kinerja yang modern, objektif, dan berbasis data. Di bawah prakarsa Kombes Pol Kus Sri Wahyuni serta dukungan penuh pejabat terkait, Pohon Kinerja Polri diproyeksikan menjadi instrumen strategis yang akan menyatukan arah kebijakan organisasi di seluruh level.
Rapat ini sekaligus menegaskan komitmen Polri untuk terus memperkuat manajemen kinerja sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju pelayanan publik yang semakin profesional dan berintegritas. (Red)
