Kota Blitar, infoDKJ.com | Sekretaris Jenderal Gerakan Indonesia Berani Maju ( GIBM ), Sutanto, S.H., menyatakan sikap tegas menolak rencana impor 105.000 unit kendaraan operasional dari India oleh PT.Agrinas Pangan Nusantara. Ia mendesak Presiden dan DPR RI untuk segera mengintervensi dan membatalkan kontrak pengadaan senilai Rp 24,66 triliun tersebut.
Menurut Sutanto, kebijakan mengimpor puluhan ribu unit pikap dan truk dari Mahindra serta Tata Motors untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) adalah langkah mundur yang mencederai semangat kemandirian ekonomi nasional.
"Kami meminta dengan sangat kepada Bapak Presiden dan pimpinan DPR RI untuk menghentikan proses ini. Jangan sampai anggaran negara atau dana yang mengatasnamakan kepentingan rakyat desa justru mengalir deras untuk memperkuat industri otomotif negara lain," tegas Sutanto kepada awak media, Kamis (26/2).
Alasan Penolakan Tegas GIBM
Dalam pernyataan resminya, Sutanto memaparkan empat alasan krusial mengapa impor ini harus dibatalkan:
1. Indonesia memiliki industri otomotif dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi. "Membeli produk India di saat pabrikan lokal mampu memproduksi kendaraan sejenis adalah bentuk pengabaian terhadap keringat buruh dan inovasi anak bangsa," ujar Sutanto.
2. Nilai kontrak sebesar Rp 24,66 triliun seharusnya menjadi stimulus bagi manufaktur dalam negeri. Dana tersebut diyakini mampu menciptakan ribuan lapangan kerja baru dan menggerakkan rantai pasok UKM otomotif lokal.
3. Sutanto menyoroti jaringan after-sales. "Kendaraan desa butuh kepastian suku cadang. Produk dalam negeri sudah punya infrastruktur itu. Memaksakan produk India yang jaringannya belum merata di pelosok hanya akan menjadikan kendaraan tersebut 'besi tua' dalam beberapa tahun ke depan."
4. Impor massal ini dinilai bertolak belakang dengan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia( Gernas BBI ).
Sutanto menegaskan bahwa suara penolakan ini didukung oleh struktur organisasi yang solid di berbagai daerah. Saat ini, pengurus GIBM sudah tersebar di 15 provinsi dan 42 kabupaten/kota cabang di seluruh Indonesia. Dengan kekuatan basis massa tersebut, GIBM berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Sutanto menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa, " GIBM akan terus memantau isu ini hingga ada kepastian bahwa kebutuhan KD/KMP dipenuhi oleh produk-produk hasil karya bangsa sendiri demi kedaulatan ekonomi," pungkasnya. (Rls/Ich)
