JAKARTA, 20 Oktober 2026 — Forum Alumni BEM Jakarta (FABEM Jakarta) menyampaikan tujuh agenda tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi di kawasan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Agenda yang disampaikan mencakup pemberantasan korupsi, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penguatan ekonomi rakyat, serta pemerataan pendidikan dan kesehatan.
Melalui aksi tersebut, FABEM Jakarta menyatakan perlunya penguatan tanggung jawab publik, transparansi kebijakan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Adapun tujuh tuntutan yang disampaikan meliputi:
-
Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, melalui penanganan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti, pengawasan anggaran, dan penegakan hukum yang profesional.
-
Penanganan karhutla secara menyeluruh, melalui pencegahan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan.
-
Penguatan ekonomi rakyat, melalui penciptaan lapangan kerja yang layak, perlindungan daya beli, serta pemberdayaan UMKM.
-
Perlindungan hak atas pendidikan dan kesehatan, melalui peningkatan kualitas, keterjangkauan, dan pemerataan layanan dasar.
-
Penguatan transparansi anggaran dan pengadaan publik, agar penggunaan dana negara dapat diawasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-
Penguatan kebijakan iklim dan perlindungan lingkungan, dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem serta partisipasi masyarakat.
-
Perluasan ruang evaluasi dan partisipasi publik, melalui penyampaian perkembangan program, target yang terukur, serta tindak lanjut kebijakan.
Sekretaris FABEM Jakarta, Bifa Agusryanto, dalam pernyataannya kepada media menyampaikan pentingnya pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Jangan meminta masyarakat percaya tanpa menunjukkan pertanggungjawaban. Kepercayaan publik tumbuh ketika kebijakan dilaksanakan secara konsisten, pelanggaran ditangani secara adil, dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” demikian pernyataan Bifa.
FABEM Jakarta menyatakan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
Karena itu, organisasi tersebut mengajak mahasiswa, pelajar, komunitas masyarakat, pekerja, pelaku UMKM, dan berbagai elemen publik untuk mengawal kebijakan secara kritis, damai, tertib, dan konstitusional.
FABEM Jakarta juga menekankan pentingnya mekanisme evaluasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui perkembangan serta tindak lanjut atas berbagai persoalan yang disampaikan.
Melalui tujuh tuntutan tersebut, FABEM Jakarta berharap persoalan korupsi, lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan memperoleh perhatian melalui kebijakan yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
FABEM Jakarta menegaskan, pengawasan masyarakat tidak hanya berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi juga perlu dilanjutkan dengan mengawal implementasi dan mengevaluasi hasil kebijakan secara terbuka. (Ponco)
