Jakarta, infoDKJ.com | Aliansi Masyarakat Jakarta Barat mendesak Inspektorat DKI Jakarta, Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Polda Metro Jaya untuk memeriksa Wali Kota Jakarta Barat terkait dugaan manipulasi dan perubahan nilai seleksi calon anggota Dewan Kota (Dekot) Jakarta Barat yang baru diumumkan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
“Diduga terjadi perubahan nilai oleh Wali Kota Jakarta Barat karena hasil seleksi Dewan Kota tidak sebagaimana mestinya,” ujar Amilin, Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta Barat, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).
Amilin menjelaskan, dugaan manipulasi ini terungkap setelah ditemukan adanya peserta seleksi dengan akumulasi nilai terendah yang tiba-tiba menjadi peserta dengan nilai tertinggi.
“Salah satu peserta seleksi di Kecamatan Tambora, Kembangan, Kebon Jeruk, Palmerah, dan Grogol Petamburan diketahui memiliki nilai terendah berdasarkan hasil dari Panitia Seleksi (Pansel). Namun, saat diumumkan, peserta tersebut justru menjadi peraih nilai tertinggi. Kami menduga ada permainan orang dalam,” ungkap Amilin.
Atas dugaan tersebut, Aliansi Masyarakat Jakarta Barat berencana mengambil langkah hukum sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis.
“Kami akan melaporkan hal ini ke Inspektorat DKI Jakarta, Komisi ASN, dan Polda Metro Jaya. Selain itu, kami meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 854 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Kota/Dewan Kabupaten Periode 2024-2029,” tegas Amilin.
Aliansi juga mendesak DPRD DKI Jakarta untuk meminta klarifikasi dari Penjabat Gubernur dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki dugaan manipulasi dan perubahan nilai seleksi Dewan Kota Jakarta Barat.
“Langkah ini penting untuk memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan,” pungkas Amilin.
(Mch/rill/Dn)
Hapus aja sekalian dewan kota kl prosedurnya sudah melenceng....udh jelas timeline d SE menetapkan bulan oktober sudah beres smua, eh ini malah bulan desember beres ny, diduga peluang bermain semakin terbuka lebar....ðŸ˜
BalasHapusSemoga oknum2 yg diduga bermain dapat di tindak lanjut, semakin bobrok aja demokrasi dinegara kita melihat prosedur yg dijalani ny sperti ini...ðŸ˜
BalasHapus