JAKARTA, infoDKJ.com – Warga di empat Rukun Warga (RW) di Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, mendesak Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Pemprov DKJ) segera menerbitkan penetapan lokasi (penlok) lahan yang akan dibebaskan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Semanan–Sunter.
Pasalnya, meski tahapan sosialisasi dan konsultasi publik sudah berlangsung sejak usulan proyek ini muncul pada 2005, namun hingga kini penlok belum juga diterbitkan. Akibatnya, warga terdampak mengalami kesulitan dalam menjual atau memperbaiki rumah mereka yang berada di trase proyek.
“Banyak rumah yang sudah rusak, tapi tidak bisa diperbaiki karena sudah masuk dalam pendataan oleh Dinas Permukiman Jakarta Pusat. Sebagian warga juga butuh menjual cepat karena alasan ekonomi, tapi tak bisa karena status lahan belum jelas,” ungkap Mario, warga RW 09 Duri Pulo, Jumat (9/5).
Mario menjelaskan, sepanjang 2023 hingga 2024, Suku Dinas (Sudin) Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Jakarta Pusat bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan pengukuran trase awal dan akhir. Sudin Perumahan juga telah mendata kepemilikan rumah disertai dokumen seperti fotokopi surat kepemilikan (inden dan inven), serta pelaksanaan tahapan sanggahan.
“Alhamdulillah proses berjalan lancar. Tapi karena penlok sebelumnya sudah berakhir, tahapan berikutnya jadi terhambat. Kami berharap Gubernur Jakarta Pramono Anung segera menerbitkan penlok yang baru,” tegasnya.
Senada, tokoh masyarakat Duri Pulo, Rohiman, yang turut mendampingi warga sejak 2018, menyatakan bahwa proyek ini sempat terhenti dan baru dilanjutkan kembali oleh Kementerian PUPR pada awal 2023.
“Pihak PUPR sangat terbuka dalam menyosialisasikan proyek ini. Warga juga antusias dan mayoritas menyepakati proyek tol. Tapi sampai sekarang, belum ada penlok baru yang diterbitkan,” ujar Rohiman.
Menurutnya, warga di empat RW terdampak yakni RW 012, RW 009, RW 008, dan RW 007 telah melalui proses inden dan inven, serta tinggal menunggu pengumuman hasil sanggahan. Dari sekitar 4.285 warga terdampak, hanya 18 orang yang menolak, itupun bukan karena alasan prinsip.
“Yang menolak hanya sebagian kecil dan lebih karena ingin mengetahui terlebih dulu besaran Uang Ganti Rugi (UGR). Padahal, sudah dijelaskan bahwa UGR merupakan tahapan lanjutan setelah penilaian oleh tim appraisal,” tutup Rohiman.
Proyek Tol Semanan–Sunter diketahui merupakan bagian dari jaringan tol dalam kota yang dirancang untuk mengurangi kemacetan serta meningkatkan konektivitas wilayah di DKI Jakarta.
(Mario/Pray)
