JAKARTA BARAT, infoDKJ.com | Forum Kecamatan dan Sidang Pleno Penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tambora Tahun 2026 resmi digelar di Aula Kantor Kecamatan Tambora, Selasa (24/2/2026). Forum ini menjadi tahapan strategis dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Walikota Jakarta Barat Nomor e-0002 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Tambora Tahun 2026.
Sejumlah pejabat penting hadir dalam forum tersebut, di antaranya Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat Firman Ibrahim, Anggota DPRD DKI Jakarta Gias Kumala Putra, Camat Tambora Aji Pangestu Swandanu, serta unsur Tiga Pilar yakni Koramil 02/Tambora yang diwakili Pelda Mi’an dan Polsek Tambora yang diwakili AKP Sudargo.
Selain itu, hadir pula Dewan Kota, para Kasudin, lurah se-Kecamatan Tambora, LMK, FKDM, PKK, Karang Taruna, Forum Anak, serta perwakilan RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Forum Strategis Tentukan Arah Pembangunan
Dalam forum tersebut, usulan prioritas pembangunan hasil rembuk warga dari tingkat kelurahan dibahas dan diplenokan. Fokus pembahasan mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan, pelayanan publik, hingga penguatan ketahanan sosial masyarakat.
Camat Tambora Aji Pangestu Swandanu menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan ruang partisipasi publik dalam menentukan arah pembangunan wilayah.
“Semua usulan yang masuk akan diverifikasi dan diselaraskan dengan prioritas kota serta kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
TNI-Polri Kawal Stabilitas dan Partisipasi
Kehadiran unsur TNI dan Polri dalam forum tersebut menegaskan bahwa pembangunan wilayah tidak bisa dilepaskan dari stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Perwakilan Koramil 02/Tambora menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dalam mendukung program pembangunan daerah.
“Keamanan dan pembangunan adalah dua hal yang berjalan beriringan. Koramil siap mendukung kebijakan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Pelda Mi’an usai kegiatan.
Aspirasi Warga Jadi Penentu
Anggota DPRD DKI Jakarta Gias Kumala Putra menekankan pentingnya penyelarasan aspirasi masyarakat dengan kebijakan provinsi.
“Musrenbang adalah instrumen demokrasi pembangunan. Aspirasi warga Tambora harus dikawal agar masuk dalam prioritas RKPD 2027,” katanya.
Forum yang berlangsung hingga pukul 14.30 WIB itu berjalan tertib dan kondusif. Penutupan Musrenbang menandai selesainya proses pembahasan di tingkat kecamatan sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya di tingkat kota dan provinsi.
Dengan sinergi pemerintah daerah, DPRD, TNI-Polri, serta elemen masyarakat, Kecamatan Tambora diharapkan mampu menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, partisipatif, dan berkelanjutan. (Dan)
