Jeneponto, infoDKJ.com | Proyek pembangunan sarana irigasi perpompaan tahun anggaran 2023 di Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, menuai sorotan. Laskar Pemuda Jeneponto (LPJ) mendesak aparat penegak hukum (APH) turun tangan menyelidiki dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan proyek yang disebut-sebut menelan anggaran ratusan juta rupiah.
Ketua Tim Investigasi LPJ, Imran Jaya, mengungkapkan proyek tersebut dilaksanakan oleh Kelompok Tani Garuda Emas dengan sumber anggaran dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian RI. Program itu semestinya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menjamin ketersediaan air bagi petani setempat.
Namun, berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dipimpinnya, LPJ menemukan sejumlah indikasi yang dinilai janggal.
“Kami menemukan kondisi fisik bangunan yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis. Selain itu, sistem perpompaan belum berfungsi optimal dan ada keluhan warga terkait distribusi air,” kata Imran kepada wartawan.
Diduga Tak Berfungsi Optimal
Sejumlah petani di sekitar lokasi proyek mengaku belum merasakan manfaat maksimal dari fasilitas perpompaan tersebut. Padahal, proyek ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan kekurangan air irigasi, terutama saat musim kemarau.
LPJ menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun keberlanjutan produksi pertanian. Jika benar terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek, maka tujuan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani tidak tercapai.
“Kami meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan tidak ada penyimpangan anggaran. Ini uang negara, harus dipertanggungjawabkan secara transparan,” tegas Imran.
Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
Imran menambahkan, langkah investigasi yang dilakukan LPJ merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik. Menurutnya, pengawasan masyarakat penting untuk memastikan setiap proyek pemerintah berjalan sesuai aturan dan spesifikasi.
LPJ juga meminta instansi terkait, baik di tingkat kabupaten maupun pusat, memberikan klarifikasi terbuka mengenai progres dan kondisi proyek tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana kegiatan maupun instansi teknis terkait mengenai temuan tersebut.
Laskar Pemuda Jeneponto menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.
Jeneponto Bahagia (Asriel)
