Oleh: Dr. Ir. H. Narmodo, M.Ag.
Ketua PD Muhammadiyah Jakarta Barat, Akademisi, Da’i dan Wirausahawan
Indonesia sedang membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri di berbagai penjuru negeri. Namun ironisnya, baja yang menopang pembangunan itu perlahan justru semakin banyak berasal dari luar negeri. Di saat kebutuhan baja nasional terus melonjak, satu demi satu industri baja dalam negeri mulai melemah. Penutupan PT Krakatau Osaka Steel bukan sekadar tutupnya sebuah pabrik, melainkan alarm tentang rapuhnya fondasi industrialisasi Indonesia.
Negeri yang Sedang Membangun, Tetapi Industrinya Mulai Melemah
Indonesia hari ini tampak begitu sibuk membangun. Jalan tol membelah pulau-pulau besar. Pelabuhan diperluas. Bandara tumbuh di berbagai daerah. Kawasan industri dan proyek strategis nasional bermunculan tanpa henti. Crane menjulang di mana-mana. Beton terus dituang. Infrastruktur tumbuh cepat seolah menjadi simbol kemajuan baru Indonesia.
Namun di balik gegap gempita pembangunan itu, ada kenyataan yang perlahan mulai terasa sunyi tetapi mengkhawatirkan: baja yang menopang pembangunan nasional justru semakin banyak berasal dari luar negeri, sementara industri baja dalam negeri mulai kehilangan napasnya sendiri.
Penutupan PT Krakatau Osaka Steel (KOS) menjadi simbol paling nyata dari situasi tersebut.
Ini bukan sekadar tutupnya sebuah pabrik.
Ini adalah alarm bahwa Indonesia sedang menghadapi ancaman melemahnya fondasi industrialisasinya sendiri.
PT Krakatau Osaka Steel bukan perusahaan kecil. Ia merupakan perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel dan Osaka Steel Jepang. Ketika perusahaan sebesar itu akhirnya menghentikan produksi dan menutup operasionalnya pada 2026, persoalannya tidak lagi bisa dianggap sekadar kegagalan bisnis biasa.
CNBC Indonesia dalam berita “Krakatau Osaka Steel Tutup, Kemenperin Bilang Begini” menyebut tekanan baja impor murah dan kelebihan pasokan global sebagai penyebab utama penutupan perusahaan tersebut. Sementara Liputan6 dalam tulisan “Terus Merugi, Krakatau Osaka Steel Resmi Tutup Juni 2026” menjelaskan bahwa tekanan bisnis dan kerugian perusahaan telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
Yang membuat situasi ini semakin ironis adalah penutupan itu terjadi justru ketika kebutuhan baja Indonesia sedang sangat besar.
Pasar Baja Indonesia Bernilai Ratusan Triliun Rupiah
Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) dalam Proyeksi Kinerja Baja Nasional 2025 memperkirakan konsumsi baja Indonesia telah mencapai sekitar 19,3 hingga 19,6 juta ton per tahun. Kementerian Perindustrian RI bahkan menyebut Indonesia kini menjadi produsen baja terbesar ke-13 dunia dengan produksi baja kasar sekitar 19 juta ton per tahun.
Jika menggunakan rata-rata harga baja nasional dan global sekitar Rp14 juta hingga Rp18 juta per ton, maka nilai kebutuhan baja nasional diperkirakan telah mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun.
Artinya, Indonesia tidak kekurangan pasar. Indonesia juga tidak kekurangan kebutuhan.
Kebutuhan baja nasional datang dari pembangunan jalan tol, pelabuhan, rel kereta api, kawasan industri, proyek properti, galangan kapal, otomotif, alat berat, hingga berbagai Proyek Strategis Nasional yang terus berkembang.
Namun pasar yang sangat besar itu justru semakin banyak dinikmati produk impor.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI tanggal 3 Februari 2025, PT Krakatau Steel mengungkapkan bahwa impor telah menguasai sekitar 40–53 persen kebutuhan baja nasional dengan nilai mencapai sekitar Rp80 triliun per tahun. Sebagian besar berasal dari baja murah impor, terutama dari Tiongkok.
Di sinilah persoalan besar itu bermula.
Indonesia membangun infrastruktur raksasa, tetapi nilai tambah industrinya perlahan justru dinikmati negara lain.
Mengapa Baja Impor Lebih Murah?
Persoalan utama industri baja Indonesia sebenarnya bukan sekadar kualitas produk nasional kalah. Masalahnya jauh lebih struktural.
Indonesia sedang menghadapi gelombang baja global yang diproduksi dalam skala raksasa. Kajian CELIOS yang dikutip Babel Insight dalam tulisan “Krakatau Osaka Steel Tutup Pabrik” menyebut produksi baja Tiongkok telah mencapai sekitar 1 miliar ton per tahun. Dengan kapasitas sebesar itu, mereka mampu menjual baja ke berbagai negara dengan harga sangat kompetitif. Sementara industri nasional tidak bertarung di arena yang setara.
Industri baja merupakan industri padat modal dan padat energi. Gas dan listrik menjadi komponen utama biaya produksi. Negara-negara seperti Tiongkok dan India memberi subsidi energi, dukungan fiskal, pembiayaan murah, serta perlindungan strategis bagi industri mereka.
Sebaliknya, industri nasional justru menghadapi harga energi yang relatif mahal, bunga pembiayaan tinggi, dan biaya ekonomi domestik yang tidak efisien.
PT Krakatau Steel dalam artikelnya “Harga Baja Makin Bergejolak” pernah mencatat harga Hot Rolled Coil domestik berada di kisaran Rp8.500 per kilogram belum termasuk PPN. Ketika baja impor masuk dengan harga lebih murah, kontraktor tentu lebih memilih produk yang lebih ekonomis demi menekan biaya proyek.
Tetapi sesungguhnya persoalan terbesar Indonesia bukan hanya impor murah.
Masalah utamanya adalah Indonesia belum memiliki desain industrialisasi nasional yang sinkron antara kebijakan perdagangan, energi, logistik, dan industri.
Akibatnya, industri nasional seperti berjalan sendiri-sendiri tanpa perlindungan ekosistem yang kuat.
Ironi Logistik Nasional: Mengirim Barang di Dalam Negeri Lebih Mahal daripada Ekspor
Persoalan paling serius industri baja Indonesia ternyata justru berada pada logistik nasional.
Sebagian besar industri baja nasional terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama kawasan Cilegon dan Surabaya. Ketika baja harus dikirim ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, atau Papua, biaya distribusinya melonjak akibat mahalnya pelabuhan, trucking, bongkar muat, gudang, dan distribusi antarpulau.
Akibatnya muncul ironi yang sangat menyakitkan: baja lokal yang diproduksi di dalam negeri justru lebih mahal dibanding baja impor yang masuk langsung ke pelabuhan daerah.
Perbandingan harga pasar memperlihatkan kondisi itu secara nyata.
PT Metamoa Anugerah Semesta dalam artikel “Update Harga Terbaru Baja WF dan HBeam LS Maret 2026” mencatat harga baja WF 300 lokal di Jakarta sekitar Rp5,9 juta per batang. SMS Perkasa mencatat harga serupa di Surabaya sekitar Rp6,4 juta per batang.
Namun ketika baja lokal tersebut dikirim ke Makassar, Balikpapan, atau Papua, harganya dapat meningkat menjadi Rp7 hingga lebih dari Rp8 juta per batang akibat biaya distribusi.
Sebaliknya, baja impor yang masuk langsung melalui pelabuhan daerah menggunakan kapal cargo besar justru dapat dijual lebih murah.
Fenomena ini sebenarnya telah lama disadari pemerintah. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam pemberitaan Detik Finance “Kacau! Bappenas Ungkap Kirim Barang Antardaerah Lebih Mahal dari Ekspor” tanggal 14 September 2023 bahkan mengatakan secara terbuka bahwa biaya logistik domestik Indonesia mencapai sekitar 14,1 persen terhadap PDB, sedangkan biaya logistik ekspor hanya sekitar 8,9 persen.
Pernyataan itu sesungguhnya sangat telak: mengirim barang di dalam negeri lebih mahal daripada ekspor ke luar negeri.
Ketika Industri Nasional Mulai Kehilangan Pasarnya Sendiri
Di sinilah akar persoalan industrialisasi Indonesia. Kita memiliki pasar besar, sumber daya besar, dan kebutuhan industri besar, tetapi struktur ekonominya masih mahal dan tidak efisien. Akibatnya, industri nasional kalah bahkan di pasar domestiknya sendiri.
Tekanan tersebut akhirnya membuat utilisasi industri baja nasional terus turun. Investor Trust dalam artikel “Kalah Saing dengan Produk Impor, PT Krakatau Osaka Steel Hentikan Seluruh Produksi” menyebut utilisasi industri baja Indonesia hanya sekitar 52 persen. Padahal industri yang sehat umumnya memiliki utilisasi di atas 80 persen.
Ketika utilisasi turun, biaya produksi otomatis meningkat karena biaya tetap seperti gaji pekerja, maintenance mesin, dan operasional pabrik tetap harus dibayar.
Maka lahirlah lingkaran tekanan yang berbahaya: impor murah masuk, produksi turun, biaya naik, daya saing melemah, PHK meningkat, lalu pabrik mulai tutup.
Jika kondisi ini dibiarkan, Indonesia perlahan akan mengalami deindustrialisasi.
Dan ini jauh lebih berbahaya daripada sekadar perlambatan ekonomi biasa.
Karena baja bukan sekadar komoditas dagang. Baja adalah tulang punggung industrialisasi modern. Ia menopang konstruksi, otomotif, galangan kapal, alat berat, energi, hingga pertahanan nasional.
Negeri yang tidak mampu menjaga industri bajanya lambat laun hanya akan menjadi pasar, bukan kekuatan industri.
Apa yang Harus Dilakukan Indonesia?
Yang dibutuhkan Indonesia hari ini bukan sekadar slogan hilirisasi atau jargon industrialisasi, melainkan keberanian membangun strategi industri nasional yang benar-benar terintegrasi dan dapat dieksekusi.
Pertama, Indonesia memerlukan reformasi logistik nasional secara agresif. Pemerintah perlu membangun hub distribusi baja nasional di luar Jawa seperti Makassar, Balikpapan, dan Medan agar distribusi baja dapat dilakukan dalam skala besar dan lebih efisien. Selama biaya pengiriman domestik lebih mahal dibanding impor, industri nasional akan terus kalah.
Kedua, kebijakan antidumping dan perlindungan perdagangan nasional harus diperkuat secara tegas namun terukur. Hampir semua negara besar melindungi industri strategisnya ketika menghadapi tekanan impor yang tidak sehat. Indonesia juga memerlukan keberanian yang sama tanpa harus terjebak pada proteksionisme berlebihan.
Ketiga, industri strategis seperti baja membutuhkan skema energi khusus yang kompetitif. Tarif gas dan listrik industri strategis harus dirancang lebih kompetitif agar industri nasional mampu bertahan menghadapi pasar global.
Keempat, proyek-proyek pemerintah dan Proyek Strategis Nasional harus benar-benar menjadi pasar utama bagi produk baja nasional. Negara tidak boleh membangun infrastruktur raksasa sambil membiarkan industri dalam negerinya sendiri melemah.
Kelima, Indonesia memerlukan National Steel Roadmap jangka panjang lintas pemerintahan. Industrialisasi baja tidak boleh berjalan berdasarkan kebijakan jangka pendek yang berubah-ubah. Negara membutuhkan arah besar industrialisasi nasional yang konsisten hingga puluhan tahun ke depan.
Menjaga Baja Nasional Berarti Menjaga Masa Depan Bangsa
Yang dibutuhkan Indonesia sesungguhnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi ketahanan industri jangka panjang.
Sebab sejarah menunjukkan bahwa negara-negara besar lahir bukan karena menjadi pasar, melainkan karena mampu membangun, melindungi, dan mempertahankan industrinya sendiri.
Bangsa besar bukan bangsa yang sekadar mampu membeli.
Bangsa besar adalah bangsa yang mampu memproduksi.
Infrastruktur mungkin bisa dibangun dalam hitungan tahun. Tetapi membangun kembali industri yang runtuh bisa memerlukan satu generasi.
Dan ketika industri baja perlahan melemah, yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib sebuah pabrik.
Melainkan masa depan kemandirian ekonomi bangsa itu sendiri. (AZN)
