JAKARTA, infoDKJ.com | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Dr. Baroto, S.H., M.H., memberikan apresiasi terhadap kinerja Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang menempati peringkat pertama berdasarkan jumlah laporan dan dinilai sebagai salah satu Posbankum terbaik serta teraktif di Provinsi DKI Jakarta.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam rangkaian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal Kelurahan Daerah Khusus Jakarta Angkatan II Tahun 2026, yang diikuti sebanyak 182 peserta dari berbagai wilayah kota dan kabupaten administrasi di DKI Jakarta, dengan mayoritas peserta berasal dari Jakarta Pusat.
Diklat Paralegal Angkatan II Tahun 2026 ini merupakan bentuk sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta dengan OBH Posbankumadin Jakarta Pusat, yang dipimpin oleh Direktur Wahyudin. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kompetensi paralegal agar mampu memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat secara optimal melalui Posbankum di tingkat kelurahan.
Berdasarkan data jumlah laporan Posbankum, Posbankum Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, menempati peringkat pertama. Posbankum Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berada di peringkat kedua, sedangkan Posbankum Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, menempati peringkat ketiga.
Dr. Baroto Apresiasi Posbankum Serdang
Capaian Posbankum Kelurahan Serdang menjadi perhatian karena menunjukkan tingginya aktivitas pelayanan hukum kepada masyarakat di tingkat kelurahan.
Keberadaan Posbankum dinilai bukan sekadar sebagai tempat masyarakat memperoleh informasi mengenai persoalan hukum, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menghadirkan akses keadilan yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau.
Posbankum di tingkat kelurahan diharapkan mampu menjadi garda awal dalam membantu masyarakat memahami persoalan hukum sekaligus mendorong penyelesaian permasalahan secara tepat sebelum berkembang menjadi sengketa yang lebih besar.
Posbankum Kelurahan Serdang yang tercatat memiliki jumlah laporan terbanyak di DKI Jakarta menjadi salah satu gambaran bahwa pelayanan bantuan hukum di tingkat kelurahan dapat berjalan aktif apabila didukung oleh sumber daya manusia dan sinergi berbagai pihak.
Capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi Posbankum lainnya di DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Chabib Susanto Tekankan Empat Pilar Sinergitas
Dalam pembukaan Diklat Paralegal Kelurahan Daerah Khusus Jakarta Angkatan II Tahun 2026, Chabib Susanto, selaku Ketua Pembina Zona DKI Jakarta dan Ketua Pembina Zona Jakarta Pusat, menegaskan pentingnya sinergitas berbagai unsur untuk mewujudkan kehadiran negara dalam menjamin hak warga negara mendapatkan akses keadilan.
Chabib mengatakan, upaya tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
“Untuk mewujudkan kehadiran negara dalam menjamin hak warga negara untuk mendapatkan akses keadilan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diperlukan empat pilar utama sinergitas,” ujar Chabib dalam pembukaan kegiatan.
Menurut Chabib, empat pilar tersebut harus berjalan secara bersama-sama agar pelayanan bantuan hukum di tingkat kelurahan dapat berjalan efektif dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Pilar pertama adalah Lurah sebagai pengampu wilayah.
Lurah memiliki kedudukan strategis sebagai garda terdepan pemerintahan di tingkat kelurahan. Lurah diharapkan menjadi motor penggerak Pos Bantuan Hukum di tingkat kelurahan yang berfungsi mendeteksi sekaligus membantu memediasi potensi sengketa warga sejak dini, sebelum berkembang menjadi konflik hukum yang lebih besar.
Pilar kedua adalah paralegal sebagai garda terdepan non-litigasi.
Chabib menjelaskan, paralegal yang dicetak melalui diklat oleh OBH Posbankumadin Jakarta Pusat merupakan aktor kunci di tengah masyarakat.
Para paralegal dibekali kompetensi untuk melakukan konsultasi hukum, penelusuran awal terhadap permasalahan, serta membantu mediasi konflik warga secara non-litigasi di kelurahan masing-masing.
Dengan keberadaan paralegal, masyarakat diharapkan tidak selalu harus langsung membawa persoalan ke proses hukum formal ketika menghadapi permasalahan, tetapi terlebih dahulu dapat memperoleh informasi dan pendampingan awal sesuai dengan kewenangan paralegal.
Pilar ketiga adalah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memegang peranan penting dalam pembinaan sarana dan prasarana operasional Posbankum Kelurahan, termasuk dukungan penganggaran insentif bulanan bagi para paralegal.
Menurut Chabib, dukungan fiskal dan fasilitas yang memadai dari Pemkot Administrasi Jakarta Pusat merupakan wujud kehadiran nyata negara dalam memastikan kesejahteraan serta kesinambungan kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan para paralegal.
Pilar keempat adalah Pembina Zona Jakarta Pusat dari Kanwil Kementerian Hukum DKI Jakarta.
Sebagai pilar keempat, Pembina Zona Jakarta Pusat menjalankan fungsi pengawasan fungsional, standardisasi kompetensi, koordinasi lintas sektoral, serta evaluasi penegakan hukum.
“Kami memastikan bahwa seluruh aktivitas pelayanan hukum oleh paralegal dan Posbankum di wilayah Jakarta Pusat tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan memenuhi standar kualitas nasional,” jelas Chabib.
Keempat pilar tersebut, lanjutnya, tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antara lurah, paralegal, pemerintah kota, dan Pembina Zona menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi dan bantuan hukum secara lebih mudah.
Diklat Diikuti 182 Peserta
Diklat Paralegal Kelurahan Daerah Khusus Jakarta Angkatan II Tahun 2026 diikuti sebanyak 182 peserta yang berasal dari berbagai wilayah kota dan kabupaten administrasi di DKI Jakarta. Mayoritas peserta berasal dari wilayah Jakarta Pusat.
Pada hari kedua, peserta mendapatkan empat materi utama, yakni Keparalegalan, Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat, serta Hak Asasi Manusia (HAM).
Materi Keparalegalan disampaikan oleh Yuliana, S.H., M.H. Materi tersebut membahas definisi dan dasar hukum paralegal, sejarah perkembangan paralegal, peran dan persyaratan paralegal, mekanisme rekrutmen, kompetensi dan pelatihan bantuan hukum, tugas dan fungsi paralegal, serta prinsip kerja, nilai, dan sikap dasar yang harus dimiliki seorang paralegal.
Dalam sesi diskusi, peserta aktif menyampaikan pertanyaan mengenai persyaratan menjadi paralegal, prinsip kerja dan sikap dasar ketika menghadapi persoalan masyarakat, keterampilan advokasi ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki pengaruh atau kekuasaan, serta perbedaan fungsi dan kewenangan paralegal umum dengan paralegal kelurahan.
Materi Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia disampaikan oleh Wahyudin, S.H. Materi mencakup kedudukan dan peran Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi, empat lingkungan peradilan di Indonesia, sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara, kewenangan lembaga peradilan, tahapan pemeriksaan perkara, upaya paksa, penuntutan, hingga mekanisme persidangan.
Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai fondasi konstitusional dan asas-asas peradilan, prosedur hukum pidana berdasarkan KUHAP, prosedur hukum perdata berdasarkan HIR/RBg, serta hierarki upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
Dalam sesi diskusi, peserta atas nama Seno Aji Wibowo dari Kelurahan Menteng Atas menanyakan persoalan tanah atau bangunan yang dikuasai secara sepihak tanpa perjanjian tertulis, termasuk langkah penyelesaian apabila salah satu pihak terus mengulur waktu.
Selanjutnya, materi Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat disampaikan oleh Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Direktur PAHAM DKI Jakarta.
Materi tersebut membahas ruang lingkup bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, serta persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.
Dalam sesi diskusi, peserta menanyakan sejumlah persoalan, antara lain pendampingan hukum bagi paralegal yang dipanggil sebagai saksi atas perkara yang pernah ditangani, langkah yang dapat dilakukan apabila penerima bantuan hukum memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan fakta penting, serta kriteria masyarakat yang berhak memperoleh bantuan hukum berdasarkan kondisi ekonominya.
Materi terakhir mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) disampaikan oleh Suwandri Munthazur, S.H., M.H.
Materi tersebut membahas perkembangan pemikiran HAM, generasi HAM, komitmen Indonesia terhadap penghormatan HAM sejak kemerdekaan, konsep Non-Derogable Rights, universalisme dan relativisme budaya, serta berbagai ketentuan hukum internasional dan jenis-jenis hak asasi manusia.
Peserta juga mendiskusikan penerapan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan HAM dengan tugas TNI dan Polri, mekanisme penyusunan laporan, serta hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Tiga Posbankum dengan Jumlah Laporan Tertinggi
Berdasarkan rekapitulasi jumlah laporan Posbankum, tiga Posbankum yang menempati peringkat teratas di Provinsi DKI Jakarta adalah:
1. Posbankum Kelurahan Serdang
Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Posbankum Kelurahan Klender
Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Posbankum Kelurahan Cipinang Muara
Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur.
Posbankum Kelurahan Serdang yang menempati peringkat pertama menjadi salah satu contoh bagaimana pelayanan bantuan hukum di tingkat kelurahan dapat berjalan aktif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Perkuat Akses Keadilan dari Tingkat Kelurahan
Pelaksanaan Diklat Paralegal Angkatan II Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang berada paling dekat dengan masyarakat.
Sinergi Kanwil Kementerian Hukum DKI Jakarta dengan OBH Posbankumadin Jakarta Pusat yang dipimpin Direktur Wahyudin diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, tetapi berlanjut dalam penguatan pelayanan Posbankum di masing-masing kelurahan.
Dengan dukungan berbagai pihak, para paralegal diharapkan semakin mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi, konsultasi, pendampingan, serta membantu penyelesaian persoalan hukum masyarakat secara non-litigasi sesuai batas kewenangannya.
Sementara itu, capaian Posbankum Kelurahan Serdang sebagai Posbankum dengan jumlah laporan tertinggi di DKI Jakarta menjadi bukti penting bahwa pelayanan bantuan hukum di tingkat kelurahan dapat memberikan manfaat nyata ketika didukung sinergi antara pemerintah, paralegal, organisasi bantuan hukum, dan masyarakat.
Apresiasi yang disampaikan Dr. Baroto, S.H., M.H., diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh Posbankum di DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menghadirkan akses keadilan yang semakin dekat, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat.
Pada akhirnya, sinergitas empat pilar sebagaimana ditegaskan Chabib Susanto—Lurah, Paralegal, Pemerintah Kota, dan Pembina Zona—menjadi fondasi penting untuk mewujudkan kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat, mulai dari tingkat kelurahan.
Jakarta, 3 November 2026
Laporan: SuwandriEditor : Dani
