JAKARTA, infoDKJ.com | Kasus dugaan penyadapan yang menargetkan Presiden Republik Indonesia memicu perhatian dan protes dari sejumlah elemen pemuda. Pemuda Kota Nusantara secara tegas menilai dugaan tindakan tersebut, yang disinyalir melibatkan kelompok internal atau “Dewan Jenderal”, sebagai persoalan serius yang menyangkut kedaulatan negara dan kepercayaan rakyat.
Pimpinan Pemuda Kota Nusantara, Abu Bakar MBS, menyatakan kekecewaannya terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang dinilai dapat melukai kepercayaan publik.
Menurutnya, Presiden merupakan simbol negara yang memegang mandat dari rakyat. Karena itu, apabila benar terjadi penyadapan secara ilegal terhadap Presiden, persoalan tersebut harus ditangani secara serius berdasarkan hukum yang berlaku.
“Penyadapan terhadap Presiden bukan sekadar isu serangan personal kepada pejabat negara, melainkan serangan langsung terhadap kedaulatan hukum dan pengkhianatan besar kepada rakyat Indonesia,” tegas Abu Bakar MBS dalam keterangan tertulisnya.
Soroti Penggunaan Fasilitas dan Uang Pajak Rakyat
Pemuda Kota Nusantara juga menyoroti dugaan penggunaan perangkat canggih dalam aksi penyadapan tersebut, termasuk mengenai sumber pembiayaan dan penggunaan fasilitas negara.
Abu Bakar MBS menilai, apabila perangkat intelijen dan operasional yang digunakan ternyata berasal dari fasilitas yang dibiayai anggaran negara, maka penggunaannya harus dipastikan sesuai dengan ketentuan hukum dan kewenangan yang berlaku.
“Alat sadap yang digunakan beserta seluruh biaya operasionalnya dibiayai dari keringat dan uang pajak rakyat. Sungguh sebuah kejahatan moral dan struktural yang keji ketika fasilitas yang dibeli dari uang rakyat justru disalahgunakan oleh kelompok elit demi kepentingan politik kotor mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, perangkat keamanan dan intelijen negara seharusnya difokuskan untuk menjaga keamanan nasional serta melindungi seluruh warga negara, bukan digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang dapat mengancam stabilitas nasional.
Dinilai Mencederai Budi Pekerti Bangsa dan Kedaulatan Hukum
Pemuda Kota Nusantara menilai dugaan penyalahgunaan fasilitas negara dan perangkat intelijen dapat mencederai prinsip keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Menurut Abu Bakar, fasilitas negara dan perangkat intelijen kepolisian seharusnya digunakan sesuai fungsi dan ketentuan hukum, terutama dalam rangka menjaga keamanan nasional dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.
Ia menegaskan, setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan yang objektif agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
Desak Usut Tuntas Tanpa Pandang Bulu
Melihat persoalan tersebut, Pemuda Kota Nusantara mendesak aparat penegak hukum dan pihak berwenang untuk mengambil langkah tegas dan transparan guna mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
“Kami mendesak agar kasus ini diusut secara tuntas, transparan, dan tanpa pandang bulu karena ini mencemari budi pekerti bangsa. Siapa pun aktor di balik kelompok ini harus bertanggung jawab dan secara terbuka di hadapan publik,” tambah Abu Bakar MBS.
Mengakhiri keterangannya, Abu Bakar MBS menegaskan bahwa Pemuda Kota Nusantara siap mengawal proses hukum dan etik terkait kasus tersebut.
Ia juga menyampaikan pesan agar para hakim maupun pihak yang nantinya menangani proses pemeriksaan tetap berani menegakkan hukum secara objektif dan profesional.
“Jangan takut. Para hakim harus tetap teguh dan berani menegakkan keadilan ketika nanti proses hukum maupun sidang kode etik berlangsung. Pemuda Kota Nusantara yang terdiri dari lintas generasi, mulai dari Gen Z hingga Gen Alpha, siap terus mengawal proses ini agar tidak menguap begitu saja,” tegasnya.
Pemuda Kota Nusantara berharap seluruh proses penanganan kasus tersebut dapat berjalan secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti, sehingga kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat dapat ditegakkan secara utuh.
