Jakarta, infoDKJ.com | Kasus beras oplosan yang menyeret Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso, mulai menimbulkan gelombang kekhawatiran di masyarakat. Gunarso, bersama dua orang lainnya, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi bahwa pada Jumat (1/8/2025) ia menerima langsung surat pengunduran diri Gunarso melalui Sekretaris Daerah DKI. Langkah itu disebutnya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas status hukum yang kini dihadapi.
“BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam melayani warga. Integritas dan akuntabilitas adalah fondasi yang tidak bisa ditawar,” tegas Pramono, Sabtu (2/8/2025).
Dampak ke Pasar: Warga Resah, Pedagang Waspada
Di Pasar Induk Beras Cipinang, sejumlah pedagang mengaku mulai menerima pertanyaan dari pembeli terkait keamanan dan kualitas beras yang mereka jual.
“Orang jadi khawatir, takut yang dibeli ini oplosan juga. Padahal kami beli dari distributor resmi,” ujar Rudi (45), pedagang beras yang sudah berjualan 20 tahun.
Kekhawatiran ini juga dirasakan warga. Siti Maryam (39), ibu rumah tangga asal Tambora, mengaku khawatir harga beras melonjak akibat isu ini.
“Kalau harga naik, kita yang repot. Harus pinter-pinter atur belanja,” keluhnya.
Pemprov DKI: Distribusi Tetap Jalan
Pramono memastikan bahwa meski pucuk pimpinan Food Station mundur, distribusi pangan di Jakarta tetap berjalan normal. Ia menegaskan pelayanan publik tidak boleh terganggu, apalagi Food Station memegang peran vital dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan ibu kota.
“Yang paling penting adalah layanan publik tidak boleh berhenti. Distribusi pangan strategis tetap harus berjalan lancar, demi kepentingan jutaan warga Jakarta,” ujarnya.
Momentum Perbaikan Sistem
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan pangan di Jakarta. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andi Firmansyah, kasus ini menunjukkan adanya celah dalam rantai distribusi yang bisa dimanfaatkan untuk praktik curang.
“Ini saat yang tepat untuk memperkuat audit internal dan memperketat pengawasan mutu. BUMD harus diawasi secara berlapis,” tegasnya.
Penutup: Menanti Kepercayaan Kembali
Meski distribusi pangan dipastikan aman, tantangan terbesar saat ini adalah memulihkan kepercayaan publik. Bagi warga, beras bukan sekadar komoditas, melainkan kebutuhan pokok yang menentukan kualitas hidup.
Kasus ini diharapkan menjadi titik balik bagi BUMD dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan transparansi, integritas, dan pelayanan publik yang benar-benar berpihak pada rakyat. (Mustofa)
