Bogor, infoDKJ.com | Laskar Merah Putih (LMP) wilayah Banten angkat bicara terkait insiden keributan yang terjadi di Pasar Parung, Kabupaten Bogor, pada Selasa (28/10/2025). Klarifikasi disampaikan langsung oleh Iwan Tahapary, Panglima Mada Banten, untuk meluruskan pemberitaan yang sempat viral dan menegaskan bahwa pihaknya bukanlah pemicu kericuhan, melainkan korban aksi pungutan liar (pungli) oleh sekelompok oknum preman.
Menurut Iwan, saat itu puluhan anggota LMP dari Purwakarta tengah menuju Pusat Pendidikan Kemenhan di Rumpin untuk mengikuti kegiatan Bela Negara yang dipimpin oleh Arsyad Canu. Dalam perjalanan, rombongan sempat berhenti di area parkir Pasar Parung untuk menunggu anggota lain.
“Waktu anggota kami menunggu di parkiran, datang sekelompok orang meminta uang sebesar Rp20.000 dengan alasan ‘uang keamanan’. Karena merasa itu tidak benar, anggota kami menolak. Dari situlah muncul adu mulut,” jelas Iwan.
Situasi kemudian memanas ketika kelompok yang meminta pungli itu memanggil rekan-rekannya dari dalam pasar, hingga terjadi salah paham dan saling dorong antara dua pihak. “Keributan itu murni karena ada pihak yang memaksa minta uang. Kami bukan mencari masalah, kami hanya mempertahankan hak kami untuk tidak dipalak,” tegasnya.
Iwan juga mengungkapkan bahwa praktik pungli di sekitar jalur menuju Rumpin bukan hal baru. “Kami menerima laporan banyak pengendara yang diminta uang jika ingin lewat. Ini jelas tindakan premanisme. Kami minta aparat menindak tegas,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Iwan menyerukan kepada Polsek dan Polres Parung, bahkan Kapolda Jawa Barat, untuk segera menertibkan para pelaku yang meresahkan masyarakat dan mencoreng ketertiban umum.
“LMP adalah ormas yang menjunjung tinggi hukum dan cinta NKRI. Kami tidak pernah mengajarkan anggota untuk membuat onar. Kami hanya ingin situasi tetap aman dan tidak ada pihak yang dirugikan oleh oknum tak bertanggung jawab,” kata Iwan menegaskan.
Menutup klarifikasinya, LMP menyampaikan permohonan maaf jika dalam insiden tersebut ada tindakan anggota yang dianggap kurang tepat. “Kami terbuka bekerja sama dengan pihak kepolisian. Yang penting, kebenaran harus ditegakkan dan premanisme tidak boleh dibiarkan tumbuh di bumi Indonesia,” tutupnya dengan nada tegas. (A.Byson/red)
