Jakarta Barat, infoDKJ.com — Momentum reses Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Lauw Siegvrieda, di Pekojan, Tambora, tak hanya menjadi ruang serap aspirasi warga terkait bantuan sosial dan layanan kesehatan. Dalam forum tersebut, Lurah Pekojan, Sulistiowati, menyampaikan pesan tegas kepada para orang tua untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anak remaja, terutama menjelang dan selama bulan suci Ramadhan.
Agenda Reses ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 (TA 2026) yang digelar di Jl. Bandengan III RT 001 RW 12, Jumat (20/2/2026), dihadiri sekitar 300 peserta dan berlangsung dalam empat sesi. Selain membahas persoalan Kartu Jakarta Pintar (KJP), BPJS Kesehatan, dan distribusi bantuan sosial, perhatian juga tertuju pada maraknya potensi kenakalan remaja.
Dalam kesempatan itu, Sulistiowati secara khusus mengimbau warga agar tidak lengah mengawasi aktivitas anak-anak mereka.
“Kami mengingatkan para orang tua agar menjaga anak-anak remajanya, jangan sampai terlibat kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya dan akhirnya ikut-ikutan tawuran. Apalagi menjelang bulan suci Ramadhan, mari kita jaga kesuciannya dengan kegiatan yang positif,” ujar Sulistiowati.
Ia menegaskan, tawuran bukan hanya berisiko terhadap keselamatan fisik, tetapi juga membawa konsekuensi hukum dan sosial yang berat. Luka berat hingga kematian, ancaman pidana penjara, hingga penghentian bantuan pendidikan seperti KJP menjadi dampak nyata yang harus dipertimbangkan.
“Risikonya bukan hanya luka atau bahkan kematian, tapi juga bisa berujung penjara. KJP bisa dihentikan. Ujungnya menyusahkan keluarga dan berdampak pada masa depan anak itu sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, peran keluarga menjadi kunci utama dalam mencegah keterlibatan remaja dalam aksi kekerasan jalanan. Pengawasan yang konsisten dan komunikasi yang terbuka dinilai sebagai langkah preventif paling efektif.
“Saya tidak bosan-bosan mengingatkan warga agar anak remajanya selalu diperhatikan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari,” katanya.
Sementara itu, dalam sesi reses, warga juga menyampaikan keluhan mengenai validasi data penerima KJP yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif, serta distribusi bansos yang belum merata.
Menanggapi hal itu, Lauw Siegvrieda memastikan seluruh aspirasi akan dibawa ke tingkat komisi untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan koordinasi lintas perangkat daerah. Ia juga mendorong pembaruan dan sinkronisasi data agar program bantuan lebih presisi dan akuntabel.
Kegiatan reses turut dihadiri unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Tambora dan Kelurahan Pekojan. Acara berlangsung tertib dan kondusif dengan partisipasi aktif warga.
Momentum ini menjadi pengingat bahwa pembangunan sosial tak hanya soal bantuan dan anggaran, tetapi juga penguatan peran keluarga dan lingkungan dalam menjaga generasi muda dari risiko kekerasan dan penyimpangan perilaku—terlebih di bulan yang sarat nilai spiritual seperti Ramadhan. (Dan)
