JAKARTA, infoDKJ.com | Ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global menjadi fokus utama dalam Diskusi Publik Nasional bertajuk “Navigasi Ketahanan Energi Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik” yang digelar di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh INAnewsTV dan INAnews.co.id tersebut menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan pemerintah, praktisi energi, akademisi, hingga pengamat kebijakan publik untuk membahas tantangan dan arah kebijakan energi Indonesia ke depan.
Forum diskusi mengangkat sejumlah isu strategis, mulai dari RKAB batu bara, tata kelola Domestic Market Obligation (DMO), integrasi kebijakan sektor energi, hingga penguatan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pemberantasan tambang ilegal.
Dalam pemaparannya, para narasumber menilai Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil, khususnya batu bara, sebagai penopang utama kelistrikan nasional. Di sisi lain, situasi geopolitik dunia seperti konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, hingga gangguan rantai pasok global dinilai memberi dampak signifikan terhadap stabilitas energi dunia.
Diskusi menghadirkan sejumlah pembicara penting, di antaranya perwakilan PERHAPI, Putra Adhiguna dari Energy Shift Institute, perwakilan SKK Migas, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, serta Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Acara dipandu jurnalis senior Hendry Wilman Gultom sebagai moderator.
Salah satu isu utama yang mengemuka adalah perlunya keseimbangan antara target transisi energi dengan kebutuhan energi nasional yang masih tinggi. Pemerintah dinilai perlu menghadirkan kebijakan yang adaptif agar pengurangan emisi tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas pasokan energi dan keberlangsungan industri nasional.
Selain itu, peserta diskusi juga menyoroti persoalan multitafsir dalam implementasi kebijakan DMO yang selama ini kerap memunculkan polemik di kalangan pelaku usaha. Perubahan regulasi di tengah tahun berjalan dinilai dapat menciptakan ketidakpastian usaha dan berdampak terhadap iklim investasi sektor energi.
Dalam sesi pembahasan integrasi kebijakan energi, forum menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan energi, fiskal, industri, dan ketenagalistrikan dapat berjalan selaras dan berkesinambungan.
Para peserta juga mendorong lahirnya kebijakan yang mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga iklim investasi di sektor hulu migas maupun energi baru terbarukan.
Putra Adhiguna dari Energy Shift Institute menilai tantangan energi saat ini tidak hanya berkaitan dengan pasokan, tetapi juga menyangkut aspek geopolitik, pembiayaan, serta arah transisi energi global.
“Indonesia harus mampu mempercepat diversifikasi energi dan memperkuat ketahanan domestik agar tidak terlalu bergantung pada fluktuasi pasar global,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur CBA Uchok Sky Khadafi menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan terhadap tata kelola sektor energi, termasuk dalam pemberantasan tambang ilegal dan penguatan regulasi IUP agar tidak menimbulkan kebocoran negara maupun konflik kepentingan.
Forum diskusi ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi yang nantinya akan dirumuskan menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait.
Peserta diminta memberikan usulan konkret terkait RKAB, DMO, integrasi kebijakan energi, serta tata kelola sektor pertambangan nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa mendatang.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan energi global sekaligus mendukung percepatan transisi energi nasional secara berkelanjutan.
